Bank of England Hapus Batas Kepemilikan Stablecoin tapi Tetap Pertahankan Batas Penerbitan US$53 Miliar

Bank of England telah membatalkan usulan pembatasan kepemilikan stablecoin Inggris per pengguna, dan menggantinya dengan batas sementara sebesar £40 miliar (US$52,9 miliar) untuk jumlah penerbitan satu stablecoin sistemik.

Perubahan ini diumumkan hari Senin melalui draft Kode Etik. Aturan ini melonggarkan kebijakan yang sebelumnya membuat khawatir para penerbit. Meski begitu, Inggris tetap membatasi penerbitan stablecoin mata uangnya sendiri, sesuatu yang tidak dilakukan oleh AS maupun Uni Eropa.

Dari Batas Per Pengguna ke Satu Batas Maksimal

Pada November 2025, bank sentral sempat mengusulkan batas bagi individu sebesar £20.000 dan bisnis sebesar £10 juta per stablecoin. Para penerbit menilai rencana ini mahal dan sulit diterapkan.

Pembatalan aturan ini terjadi karena adanya tekanan di dalam negeri. Pada bulan Juni, Komite Regulasi Jasa Keuangan House of Lords mendorong Bank untuk meninjau ulang batasan tersebut. Komite memperingatkan bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan standar global dan membuat pendiri aset kripto khawatir.

Sekarang, Bank telah mengganti usulan batas kepemilikan stablecoin tersebut dengan satu batas maksimal sebesar £40 miliar per stablecoin. Bank menyebut, batas itu bertujuan melindungi pinjaman bank namun tetap membebaskan transaksi rumah tangga dan perusahaan.

Mengapa Aturan Stablecoin Inggris Berbeda Sendiri

Jika dibandingkan, aturan di luar negeri cukup berbeda. Undang-Undang GENIUS di AS yang disahkan Juli 2025, memang mewajibkan stablecoin sepenuhnya dijamin cadangan kas dan obligasi negara, tapi tidak membatasi jumlah yang diterbitkan.

Aturan MiCA stablecoin di Eropa hanya membatasi stablecoin mata uang asing yang sering dipakai bertransaksi, tujuannya untuk melindungi euro. Tidak ada batas maksimal untuk stablecoin euro itu sendiri.

Artinya, hanya Inggris yang membatasi penerbitan stablecoin dalam mata uangnya sendiri. Padahal, pasar stablecoin yang berbasis pound sterling masih sangat kecil.

Sekitar 99% stablecoin yang beredar saat ini menggunakan denominasi dolar AS, menurut ECB pada November lalu.

Batas penerbitan hanya membatasi penerbit stablecoin, bukan penggunanya. Bahkan bentuk pembatasan stablecoin yang lebih lunak ini pun tidak diterapkan di negara ekonomi besar lain.

Ujian Lebih Besar Ada pada Tokenisasi

Penerbit stablecoin wajib menjaminkan koin dengan 70% surat utang jangka pendek pemerintah Inggris dan 30% dalam bentuk simpanan di bank sentral. Mereka tidak boleh membagikan bunga, walau hadiah yang terkait pembayaran masih diizinkan.

Aturan jaminan ini turut berimbas ke pasar obligasi. Kementerian Keuangan dan Debt Management Office menyebut stablecoin pound sterling sebagai potensi permintaan struktural terhadap surat utang negara. Keduanya juga berencana menerbitkan obligasi jangka pendek baru agar bisa memenuhi permintaan ini.

Stablecoin yang dipakai utama untuk trading, seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC), tetap berada di bawah pengawasan Financial Conduct Authority. Proses pencairan stablecoin harus selesai dalam 24 jam setelah permintaan lengkap diajukan.

Pertanyaan yang masih belum terjawab adalah apakah stablecoin ini bisa digunakan untuk menyelesaikan transaksi wholesale di pasar. Jawaban atas hal ini akan menentukan arah tokenisasi di Inggris dan pihak Bank menyatakan prosesnya masih berjalan.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara real-time

Masa konsultasi untuk draft aturan ini akan berakhir 22 September. Bank menargetkan penyelesaian kode etik tersebut sebelum akhir 2026. Dengan begitu, jadwal stablecoin Inggris tahun 2026 tetap sesuai rencana untuk penerbit pertama di tahun 2027.

Batas suplai stablecoin yang bertahan hingga waktu itu kemungkinan akan menentukan apakah stablecoin pound sterling akan berkembang di negeri sendiri atau berkembang di luar negeri.