Senat Sahkan RUU Perumahan yang Larang CBDC Federal Reserve hingga 2030

Senat AS mengesahkan 21st Century ROAD to Housing Act pada hari Senin. Undang-undang ini menyetujui reformasi besar di bidang perumahan dan juga melarang The Fed menerbitkan central bank digital currency hingga tahun 2030.

H.R. 6644 berhasil lolos di kamar senat lewat pemungutan suara 85-5, sehingga RUU ini akan dibawa ke lantai DPR. Jika DPR akhirnya memberikan persetujuan akhir, maka aturan ini akan menuju ke meja Presiden Trump untuk ditandatangani.

Apa yang Diatur oleh Ketentuan CBDC

Pada Bagian XI, Pasal 1101, Dewan Gubernur Federal Reserve System atau Bank Federal Reserve dilarang menerbitkan atau menciptakan CBDC. Larangan ini juga berlaku untuk aset digital lain yang secara substansial mirip, baik diterbitkan langsung maupun melalui perantara.

Teks RUU ini mendefinisikan CBDC sebagai aset yang bernilai dolar, menjadi kewajiban langsung dari Federal Reserve, serta tersedia luas untuk masyarakat umum.

Pembatasan ini akan berlaku hingga 31 Desember 2030. tapi, aturan ini mengecualikan dolar digital yang terbuka, permissionless, dan privat, ketentuan yang melindungi stablecoin.

Pemungutan suara terbaru ini juga mengesahkan sikap yang telah ditetapkan Gedung Putih sebelumnya.  Perintah Presiden Donald Trump pada Januari 2025 terkait teknologi keuangan digital sudah lebih dulu melarang segala usaha mendirikan, menerbitkan, atau mengedarkan CBDC di wilayah Amerika Serikat.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara real-time

Mengapa RUU Perumahan Memuat Larangan CBDC

Aturan ini menggabungkan langkah-langkah keterjangkauan perumahan dengan kebijakan kripto yang jarang berkaitan langsung dengan properti. Partai Republik mendorong penambahan larangan CBDC dalam RUU yang mendapat dukungan luas ini.

Di luar poin mengenai kripto, aturan ini juga melarang investor institusional besar membeli rumah satu keluarga. Dalam pernyataan usai pengesahan, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, French Hill, mengatakan paket ini menyasar pasokan perumahan dan biaya rumah tangga.

Pemimpin Partai Republik berencana mempercepat pemungutan suara ketika anggota DPR kembali dari masa reses pada 23 Juni, menurut Politico.

Langganan saluran YouTube kami untuk menonton para pemimpin dan jurnalis berbagi wawasan ahli