DOJ Trump Dukung xAI Elon Musk dalam Pertarungan Melawan Undang-Undang Bias AI Colorado

Departemen Kehakiman AS pada Jumat mengajukan intervensi dalam gugatan xAI terhadap Colorado, memperkeruh pertarungan hukum mengenai cara negara bagian dapat mengatur kecerdasan buatan dan apakah perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas "diskriminasi algoritmik."

Dalam siaran pers, DOJ menyatakan bahwa undang-undang Colorado, SB24-205, melanggar Klausul Perlindungan Setara dalam Amandemen Keempat Belas karena mewajibkan perusahaan AI mencegah "dampak yang tidak proporsional" yang tidak disengaja berdasarkan karakteristik yang dilindungi seperti ras dan jenis kelamin, sambil mengecualikan penggunaan tertentu yang bertujuan memajukan keberagaman atau menangani diskriminasi historis.

"Undang-undang yang mewajibkan perusahaan AI menginfeksi produk mereka dengan ideologi DEI woke adalah ilegal," kata Asisten Jaksa Agung Harmeet K. Dhillon dalam sebuah pernyataan. "Departemen Kehakiman tidak akan tinggal diam sementara negara bagian seperti Colorado memaksa para inovator teknologi bangsa kita untuk menghasilkan produk berbahaya yang memajukan pandangan dunia radikal sayap kiri yang bertentangan dengan Konstitusi."

Colorado mengesahkan SB24-205 pada tahun 2024, dan setelah penundaan, undang-undang tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Juni. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang membangun atau menggunakan sistem AI berisiko tinggi dalam keputusan seperti perekrutan, penerimaan mahasiswa, dan pemberian kredit hipotek untuk menilai dan mengurangi risiko diskriminasi, mengungkapkan cara kerja sistem tersebut, serta memberi tahu konsumen ketika AI berperan dalam keputusan yang berdampak signifikan.

Awal bulan ini, xAI milik Elon Musk menggugat Colorado, dengan berargumen bahwa undang-undang tersebut memaksa sistem AI menghasilkan hasil yang bias secara ideologis atau tidak akurat. Intervensi DOJ menempatkan pemerintah federal bersama perusahaan AI milik Musk dalam menantang undang-undang tersebut.

Cody Barela, mitra di firma hukum Armstrong Teasdale yang berbasis di Colorado, mengatakan argumen DOJ bahwa undang-undang Colorado memperlambat pengembangan AI mungkin lebih kuat daripada klaim konstitusionalnya.

"Saya rasa argumen tertentu itu kemungkinan kecil untuk menang, tetapi saya memang berpikir mereka memiliki argumen yang valid mengenai beban yang akan dikenakan kebijakan Colorado pada perusahaan-perusahaan ini," kata Barela kepada Decrypt, menambahkan bahwa pengadilan mungkin lebih terbuka terhadap argumen bahwa undang-undang Colorado membebani startup AI dan dapat memperlambat daya saing AS.

"Beban yang ditanggung mereka, dibandingkan dengan keterlambatan yang ditimbulkannya dalam perlombaan AI, mungkin sebenarnya merupakan argumen yang lebih kuat, dan mungkin argumen yang menang berdasarkan kebijakan pemerintahan—bahwa mereka pada dasarnya tidak menginginkan beban apa pun yang membatasi perusahaan teknologi dalam perlombaan AI," ujarnya.

Intervensi DOJ terjadi saat negara-negara bagian bergerak maju dengan aturan AI mereka sendiri sementara pemerintahan Trump mendorong pembatasan regulasi di tingkat negara bagian dan mengalihkan pembuatan kebijakan AI ke Washington. Colorado termasuk di antara negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang bias AI yang luas. Pada saat yang sama, para pembuat undang-undang di New York dan California telah mengusulkan atau memajukan langkah-langkah yang menargetkan risiko terkait alat AI generatif.

Sementara para pembuat undang-undang dari kedua pihak, termasuk Anggota DPR AS Don Beyer (D-VA), Sara Jacobs (D-CA), Mike Lawler (R-NY), serta Senator AS Gary Peters (D-MI) dan Thom Tillis (R-NC), telah mendorong perlindungan terhadap bias dalam AI, pejabat Departemen Kehakiman menyebut undang-undang Colorado sebagai ancaman terhadap inovasi dan daya saing AS.

Jika xAI dan DOJ berhasil, Barela mengatakan kasus ini dapat memengaruhi cara negara bagian lain mendekati regulasi AI.

"Saya rasa ada negara bagian yang jauh lebih bersedia menghindari penerapan pembatasan apa pun pada perusahaan teknologi, baik untuk mempromosikan diri mereka sebagai ramah teknologi maupun untuk menarik lebih banyak perusahaan ke sana," ujarnya. "Yang lain mungkin hanya menunggu pemerintah federal menghasilkan kebijakan nasional, daripada memulai proses negara bagian per negara bagian yang tambal sulam dan lebih sulit untuk dipatuhi."