US$23 Miliar Proyeksi Pajak Kripto Uni Eropa Mendapat Penolakan dari Pimpinan Kebijakan Circle

Patrick Hansen, kepala strategi dan kebijakan Uni Eropa di Circle, memperkirakan proyeksi penerimaan pajak aset kripto di kawasan tersebut bisa meleset. Komisi Eropa telah memproyeksikan hingga US$23 miliar untuk siklus anggaran Uni Eropa 2028 hingga 2034.

Hansen berpendapat bahwa pajak kripto berbasis transaksi akan mendorong pengguna beralih ke protokol DeFi. Penggunaan wallet self-custody dan platform non-Uni Eropa akan menggerus volume di exchange terpusat yang ingin dijangkau Brussel.

Isi Proposal dari Komisi Eropa

Dokumen layanan Komisi Eropa yang bocor tersebut mengungkapkan ada dua model pajak aset kripto yang dapat dipertimbangkan oleh negara anggota:

• Pengenaan biaya 0,1% atas nilai transaksi aset kripto bisa menghasilkan pendapatan antara US$3,5 miliar hingga US$4,7 miliar setiap tahun.

Penyedia layanan aset kripto (CASPs) akan bertindak sebagai pihak pemungut dan pelapor pajak.

• Pajak terpisah atas keuntungan modal yang sudah direalisasikan dari aset kripto diperkirakan dapat menambah pemasukan antara US$1,2 miliar hingga US$2,8 miliar per tahun.

Jika digabungkan, kedua opsi tersebut bisa menghasilkan total hampir US$23 miliar selama tujuh tahun masa anggaran Uni Eropa. Namun, pejabat menegaskan angka ini bergantung pada volatilitas pasar.

Dokumen itu juga menandakan bahwa stablecoin yang digunakan sebagai pembayaran kemungkinan tidak termasuk dalam pengenaan biaya transaksi.

Pajak atas keuntungan modal umumnya tidak berlaku untuk token yang didukung dolar karena pergerakan harganya sangat minim.

Mengapa Hansen Menilai Proyeksi Ini Meleset

Hansen melihat ada tiga kelemahan struktural dalam pemodelan tersebut:

• Data yang andal dari DAC8, yaitu kerangka pelaporan kripto Uni Eropa, baru akan tersedia pada 2027. Jadi, taksiran awal masih menggunakan data yang belum lengkap.

• Proposal ini juga memerlukan persetujuan penuh dari seluruh anggota dewan dan landasan perpajakan Uni Eropa yang seragam.

Perancis menjadi pihak yang paling gencar mendorong sumber penerimaan baru untuk Uni Eropa. Namun, beban pelaporan pajak kripto dan penolakan dari negara yang banyak memiliki exchange seperti Malta dapat meningkatkan penentangan.

• Menurut Hansen, risiko perilaku menjadi faktor terbesar.

Pengguna yang menghadapi pajak di exchange terpusat bisa memindahkan aktivitasnya ke opsi wallet self-custody, protokol DeFi, atau platform di luar Uni Eropa. Semua pajak transaksi akan sangat tergantung pada volume ini.

Siprus yang kini memegang presidensi dewan secara bergilir, berencana membagikan proposal anggaran baru sekitar tanggal 10 Juni.

Hasil akhirnya akan menunjukkan apakah pajak kripto akan tetap menjadi agenda, serta bagaimana kebijakan ini bersinggungan dengan konsultasi tinjauan MiCA di Uni Eropa.