Dorongan Kripto Trump Satukan SEC, Senat, dan Ripple di Balik CLARITY Act

Postingan Truth Social dari Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika sebagai “ibu kota kripto dunia” memicu gelombang dukungan terkoordinasi. SEC, Senat dari Partai Republik, dan Ripple sama-sama mendesak pengesahan CLARITY Act secara cepat.

Pernyataan tersebut menandai pernyataan publik pertama Trump tentang struktur pasar aset kripto sejak Maret lalu. Para pemimpin industri dan anggota legislatif langsung mendorong agar RUU Digital Asset Market Clarity Act of 2025 menuju pemungutan suara di Senat dalam hitungan jam.

Dukungan Trump Terhadap Kripto Picu Washington & Industri Kompak Dukung CLARITY Act

Trump berpendapat bahwa mantan Ketua SEC Gary Gensler dan “Anti-Crypto Army” hampir saja menghancurkan industri aset kripto di Amerika Serikat.

Ia berjanji akan membuat kerangka hukum “siap masa depan” yang terlindung dari “Crypto Haters”.

Pada akun tersebut, Ketua SEC Paul Atkins menyoroti bahwa era penegakan hukum secara agresif oleh agensi ini sudah “berakhir,” dan berjanji akan memberikan kejelasan pasar secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Trump bersama Kongres.

Dukungan ini sejalan dengan agenda Project Crypto yang lebih luas untuk membawa pasar blockchain ke dalam negeri serta mereset kebijakan kripto AS.

CEO Ripple Brad Garlinghouse menyebut momen ini sebagai pembuktian setelah bertahun-tahun berhadapan dengan litigasi SEC terhadap perusahaannya.

Ia menegaskan bahwa koalisi anti-kripto berhasil dikalahkan oleh pengadilan, pemilih, dan Trump sendiri.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung

Senat Partai Republik Galang Dukungan untuk CLARITY Act

Komite Perbankan Senat AS mengesahkan CLARITY Act melalui pemungutan suara bipartisan (lintas partai) dengan hasil 15-9 pada 14 Mei.

Ketua Tim Scott mengulang narasi Trump tentang Amerika sebagai pusat kripto dunia. Kini, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune memegang kendali jadwal proses di Senat.

Senator Cynthia Lummis memanfaatkan momentum ini untuk menyoroti perlindungan konsumen utama dalam rancangan undang-undang tersebut, merujuk pada kegagalan seperti yang terjadi saat keruntuhan FTX.

RUU ini menetapkan sebagian besar token digital sebagai komoditas dan membagi pengawasan antara CFTC dan SEC. RUU ini juga memberikan perlindungan tambahan bagi aset pelanggan yang disimpan di exchange.

Draft undang-undang masih membutuhkan minimal 60 suara di pleno Senat dan harus disesuaikan dulu dengan versi DPR. Batas waktu realistisnya adalah saat jeda Agustus, sebelum suhu politik pemilu paruh waktu mempersulit proses pengesahan.

Apakah pesan terkoordinasi ini bisa berubah menjadi dukungan super-mayoritas akan menentukan perjalanan RUU ini hingga 2026 nanti.

Berlangganan channel YouTube kami guna menyaksikan wawancara para pemimpin dan jurnalis yang membagikan insight ahli