Sekutu garuk kepala setelah 'daftar nakal' teman buruk Trump bocor: laporan

Para diplomat Eropa merasa bingung setelah daftar "nakal dan baik" milik pemerintahan Trump mengenai negara-negara NATO bocor pekan ini, meski detail tentang bagaimana Gedung Putih bermaksud menghukum sekutu yang mendapat label "nakal" masih minim, dilaporkan Politico pada Rabu.

Menurut tiga diplomat Eropa dan seorang pejabat Pentagon yang "mengenal rencana tersebut," daftar itu "mencakup gambaran umum kontribusi anggota terhadap aliansi dan menempatkan mereka ke dalam tingkatan," serta disusun sebagai cara untuk membantu pemerintahan Trump mencari "cara menghukum sekutu yang menolak mendukung perang Iran," demikian laporan Politico.

"Mereka tampaknya tidak memiliki ide yang sangat konkret… dalam hal menghukum sekutu yang buruk," kata seorang pejabat Eropa kepada Politico dengan syarat anonim. "Memindahkan pasukan adalah salah satu opsi, tapi itu terutama menghukum AS, bukan?"

Joel Linnainmäki, mantan pejabat Finlandia yang membantu penerimaan negaranya ke NATO pada 2023 – singkatan dari North Atlantic Treaty Organization – juga merasa sama bingungnya dengan maksud pemerintahan Trump di balik penyusunan daftar tersebut.

"[Presiden Donald] Trump dan timnya sibuk mencoba membebaskan diri dari rawa yang mereka ciptakan sendiri," kata Linnainmäki kepada Politico. "Kemungkinan besar pemerintahan ini tidak memiliki kapasitas untuk membuka front permusuhan lain dengan Eropa selama perang masih berlanjut."

Trump sudah lama menjadi kritikus NATO, dengan ketegangan yang meningkat di tengah perang pemerintahannya melawan Iran saat negara-negara NATO menolak bergabung dalam upaya tersebut.

"Tanpa AS, NATO HANYALAH MACAN KERTAS!" Trump menulis di platform media sosialnya Truth Social bulan lalu. "Mereka tidak mau bergabung dalam pertempuran untuk menghentikan Iran yang Bersenjata Nuklir."

Trump juga telah melontarkan wacana keluar dari aliansi NATO, sebuah langkah yang menurut para kritikus kemungkinan besar ilegal karena hukum AS secara tegas melarang seorang presiden untuk secara sepihak mengakhiri keanggotaan Amerika Serikat di NATO.