Presiden yang Paling Gencar Dukung Bitcoin Kini Jadi Pemimpin Paling Populer di Dunia

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, berada di puncak grafik persetujuan pemimpin dunia dengan rating 94%, jauh mengungguli semua kepala negara lain dalam daftar tersebut.

Peringkat ini mengukur tingkat persetujuan untuk 26 pemimpin dunia. Dominasi Bukele menyoroti detail yang mencolok bagi industri aset kripto: presiden yang paling berani mendorong adopsi Bitcoin (BTC) sebagai aset negara, juga menjadi pemimpin paling populer di dunia saat ini.

Presiden Bitcoin Masih Rajin Akumulasi Setiap Hari

El Salvador menjadi negara pertama yang menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada 2021. Pemerintah terus membeli kira-kira satu BTC setiap hari, sehingga cadangan nasionalnya kini telah mencapai lebih dari 7.600 BTC.

Namun, sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa keberhasilan penindakan terhadap geng kriminal oleh Bukele justru meningkatkan popularitasnya jauh lebih signifikan dibanding eksperimen Bitcoin itu sendiri.

Hanya 2,2% warga El Salvador yang menyebut BTC sebagai kegagalan terbesar Bukele menurut survei terbaru CID Gallup.

Posisi Para Pemimpin Lain Terhadap Kripto

Lee Jae-myung dari Korea Selatan (63%) menyatakan kripto sebagai prioritas nasional. Ia berjanji akan menghadirkan exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot dan stablecoin yang dipatok ke won pada tahun 2026.

Javier Milei (48%) di Argentina pernah lantang mendukung deregulasi Bitcoin, namun kepercayaannya menurun setelah ia mempromosikan meme coin LIBRA yang kolaps dan membuat investor rugi ratusan juta.

Donald Trump (38%) menandatangani executive order untuk membentuk Strategic Bitcoin Reserve Amerika yang didanai dari aset hasil sitaan, dan menempatkan AS sebagai calon “superpower Bitcoin” di masa depan.

Sebagian besar pemimpin lain dalam daftar ini mengikuti kerangka regulasi standar, dengan beberapa kepala negara UE mendukung pengawasan ketat lewat regulasi MiCA.

Grafik ini menunjukkan bahwa langkah berani mendukung Bitcoin ternyata tidak merugikan posisi politik para pemimpin, meski sebagian besar pemilih dalam negeri lebih mementingkan keamanan dan ekonomi dibanding aset digital.